Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2025

THE ANTI-SLAVERY MOVEMENT AND THE RISE OF INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS: A REVIEW

THE ANTI-SLAVERY MOVEMENT AND THE RISE OF INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS Originally written by: Jenny S Martinez Reviewed by: Bella Devina Sihombing Organisasi non-pemerintah sekarang ini telah semakin memainkan perannya dalam hukum dan praktik hak asasi manusia. Semakin lama, jumlah NGO meningkat dan telah memiliki kedudukan konsultatif di hadapan beberapa bagian United Nations. Bahkan, mereka telah bekerja untuk mempromosikan beberapa hak yang didukung dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Sebagaimana gerakan hak asasi manusia modern, gerakan abolisi perbudakan dan perdagangan budak meliputi aktivisme lintas batas yang diatur oleh individual dan rezim perjanjian internasional yang mempertimbangkan perdagangan budak sebagai sebuah isu.  The Rise of Abolitionism: Religion, Natural Rights, and Civil Society Gerakan penghapusan perbudakan lahir di Atlantik dan berkembang melalui beberapa usaha untuk menekan perdagangan budak pada akhir abad ke-18. Abolisi ...

REVIEW HUMAN RIGHTS AND THE UN UNIVERSAL PERIODIC REVIEW MECHANISM

Artikel "Human Rights and the UN Universal Periodic Review Mechanism" yang ditulis oleh Fiona McGaughey, Amy Maguire, Natalie Baird, James Gomez, dan Romulo Nayacalevu memberikan analisis mendalam tentang peran Universal Periodic Review (UPR) dalam meningkatkan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan Asia Pasifik. Artikel ini menyoroti bagaimana UPR berfungsi sebagai mekanisme pengganti sistem HAM regional yang tidak ada di kawasan ini. Namun, dalam review ini, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang keberhasilan dan kegagalan UPR di Asia Pasifik, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Asia Pasifik tidak memiliki sistem HAM regional yang efektif seperti di Eropa atau Amerika Latin, sehingga UPR menjadi sangat penting dalam memantau dan meningkatkan situasi HAM di kawasan ini. UPR menggunakan pendekatan peer review, di mana negara-negara saling mengevaluasi kinerja HAM mereka dalam forum internasional. Mekanisme ini memungkinkan negara-negara untuk mener...